Ringkasan Materi BAB I-VII Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB I

HAKIKAT PENGEMBANGAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi):

Urgensi         : Keharusan yang mendesak ; hal yang sangat penting.

Esensi           : Hakikat ; inti ; hal yang pokok.

Sebelumnya kita harus tahu dulu maksud dari :

Pendidikan Kewarganegaraan : Program Pendidikan yang membina para pelajar agar menjadi warga negara yang baik sehingga mampu hidup bersama-sama dalam masyarakat, baik sebagai anggota keluarga, masyarakat, maupun sebagai warga negara.

Profesional                                     : Kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melakukan pekerjaan dengan konsisten pada prinsip nilai kejujuran dan moral, sehingga menjadi dasar dalam berprilaku. Dengan kata lain Profesional berarti kita Mengetahui, Mampu Melakukannya, dan diiringi prilaku yang baik.

Sarjana                                             : Gelar Akademik yang diberikan kepada seseorang yang telah menamatkan Program Pendidikan Sarjana (S-1).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Urgensi dan Esensi Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Para Profesional dan Para Sarjana adalah :

Hal-hal pokok yang sangat penting, agar kita menjadi warga negara yang memiliki sikap yang baik dan mampu hidup bersama masyarakat saat kita menjadi seorang Profesional dan Sarjana yang bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan,dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan berbangsa.

Adapun hal-hal pokok yang sangat penting tersebut ialah :

1.  Para Profesional dan Sarjana  diharapkan memiliki rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air.

2. Para Profesional dan Sarjana diharapkan dapat berfikir kritis, analitis, serta bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

3.  Para Profesional dan Sarjana  diharapkan mampu mengembangkan diri sebagai warga negara yang memiliki karakter baik dan cerdas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai demokrasi Konstitusional, karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan,sikap, dan keterampilan.

4.  Para Profesional dan Sarjana  diharapkan dapat mengikuti perkembangan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hal ini selalu mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu.

BAB II

ESENSI DAN URGENSI IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU DETERMINAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER

·    Konsep dan Urgensi Identitas Nasional

Konsep identitas nasional adalah apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara-bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Secara etimologis identitas nasional berasal dari dua kata “identitas” dan “nasional”.Kata identitas berasal dari bahasa Inggris Identity yang memiliki pengertian harafiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam term antropologi identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri.   Dengan demikian identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh sesorang, pribadi dan dapat pula kelompok.

Identitas bangsa berkaitan dengan pengertian bangsa. Bangsa adalah suatu keseluruhan ilmiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Seseorang akan mempunyai arti apa bia ada didalam masyarakat. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan UUD NRI 1945.

·    Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Identitas Nasional Indonesia

A.   Secara Historis

Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional (Bangsa). Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis (Etiche Politiek). Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan.Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang diantara warga negara yang bersangkutan kasena identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa. Dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini dapat dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya.

B.   Secara Sosiologis

Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antaretnis, antarbudaya, antarbahasa, antargolongan yang terus menerus dan akhirnya menyatu berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis, individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dari atribut yang melekat dalam dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari bangsa lain. Perbedaan antarindividu manusia dapat diidentifikasi dari aspek fisik dan psikis. Aspek fisik dapat dikenali dari unsur-unsur seperti tinggi dan berat badan, bentuk wajah/muka, kulit, warna dan bentuk rambut, dan lain-lain. Sedangkan aspek psikis dapat dikenali dari unsur-unsur seperti kebiasaan, hobi atau kesenangan, semangat, karakter atau watak, sikap, dan lain-lain. Oleh karena itu, secara sosiologis keberadaan identitas etnis termasuk identitas diri individu sangat penting karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional.

C.    Secara Politik

Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi: bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno (2013) sebagai berikut: (1)Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia; (2) Bendera negara adalah Sang Merah Putih; (3) Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya; (4) Lambang negara adalah Garuda Pancasila; (5) Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika; (6) Dasar falsafah negara adalah Pancasila; (7) Konstitusi (Hukum Dasar) Negara adalah UUD NRI 1945; (8) Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (9) Konsepsi Wawasan Nusantara; dan (10) Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

    ·       Empat Identitas Nasional Pertama

     (Menurut Sumber Legal-Formal) :

1. Bendera Negara Sang Merah Putih

Ketentuan tentang Bendera Negara diatur dalam UU No.24 Tahun 2009 mulai Pasal 4            sampai Pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945 namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda Tahun 1928. Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

2. Bahasa Negara Bahasa Indonesia

Ketentuan tentang Bahasa Negara diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 25 sampai Pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI.Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan (lingua franca) dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia.

3. Lambang Negara Garuda Pancasila

Ketentuan tentang Lambang Negara diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 46 sampai Pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara.Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut :

1. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima.

2. Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai.

3. Dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai.

4. Dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisa

5. Dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai

Dengan demikian, lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, Lambang Negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Menurut sejarah, lambang negara Indonesia merupakan rancangan Sultan Hamid II, terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913.

4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Ketentuan tentang Lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 58 sampai Pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928.Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan.

• Dinamika kehidupan sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah idenititas nasional Indonesia

1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara (contoh: rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain- lain).

2. Nilai –nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari (perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain)

3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar (lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain)

4. Lebih bangga menggunakan bendera asing dari pada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia.

5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang/simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri.

Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar. Seperti Azyumardi Azra (Tilaar, 2007), menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena:

1. Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik

2. Adanya liberalisme politik.

3. Lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah.

BAB III

URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Integrasi    : Dalam KBBI, Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Integrasi berarti juga memberikan tempat dalam suatu keseluruhan.

Nasional    : Berasal dari bahasa Inggris (Nation) yang berarti bangsa, sebagai persekutuan hidup manusia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Integrasi Nasional adalah Merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur, atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi suatu nation (Bangsa).

·    JENIS-JENIS INTEGRASI :

1. Integrasi Bangsa  : Menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial.

2. Integrasi Wilayah          : Menunjuk pada pembentukan weewenang kekuasaan pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil.

3. Integrasi Nilai                : Menunjuk pada nilai yang diperlukan dalam memelihara ketertiban sosial. Contohnya Orang bersedia bersatu karena ada nilai kebersamaan yang diterima.

4. Integrasi Elit Masa        : Menunjuk pada hubungan pemerintah dengan yang di perintah, sehingga pemimpin yang dekat dengan rakyat mampu menyatukan masyarakat tersebut.

5. Integrasi Tingkah Laku : Menunjuk pada penciptaan tingkah laku untuk tujuan bersama. Contohnya di dalam suatu kelompok saling membantu untuk menyelesaikan tugas bersama.

·    ASPEK INTEGRASI :

1.    Integrasi Politik

Vertikal          : Hubungan Elit dengan Masa.

Horizontal: Masalah Teritorial, antar daerah, umat beragama, dan golongan masyarakat.

2.    Integrasi Ekonomi  

Ketergantungan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing daerah.

3.    Integrasi Sosial Budaya       

Proses Penyesuaian unsur-unsur yang berbeda menjadi suatu kesatuan.

· MODEL INTEGRASI YANG BERLANGSUNG DI

  INDONESIA

1.Model Integrasi Imperium Majapahit

Bersifat kemaharajaan (imperium) Majapahit, yang berstruktur konsentris dan saling melakukan hubungan diplomatik dan hubungan dagang dengan wilayah lain.

2. Model Integrasi Kolonial

Dengan menguasai Maritim, Pemerintah Kolonial mampu bersatu dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, tetapi hanya bermaksud menciptakan kesetiaan pada penguasa Kolonial.

3. Model Integrasi Nasional Indonesia

Merupakan proses bersatunya bangsa Indonesia sejak merdeka tahun 1945, yang bermaksud membentuk kesatuan yang baru yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki rasa cinta tanah air, dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

·    STRATEGI PENGEMBANGAN INTEGRASI

1.    Adanya ancaman dari luar

2.    Gaya Politik Kepemimpinan

3.    Kekuatan Lemabaga-Lembaga Politik

4.    Ideologi Nasional

5.    Kesempatan Pembangunan Ekonomi

·    TUJUAN INTEGRASI NASIONAL

1.    Membangkitkan kesadaran akan identitas bersama

2.    Menguatkan Identitas Nasional

3.    Membangun persatuan bangsa di atas keanekaragaman

4.    Secara bersama bersedia saling membangun kesejahteraan untuk bangsa

BAB IV

NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBAWAH UUD

·       Menelusuri Konsep Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara

            Dalam arti sempit konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.

·       Kegunaan Konstitusi

            Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara.Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.

·       Dinamika Konstitusi

1.     UUD Negara Republik Indonesia (1945 - 1949)

2.     Konstitusi RIS (1949 - 1950)

3.     UUD Negara Republik Indonesia Orde Lama(1950 - 1965)

4.     UUD Negara Republik Indonesia Orde Baru (1966 - 1988)

5.     UUD Negara Republik Indonesia Amandemen (1998 - sekarang)

·       Muatan Konstitusi Menurut Ahli

1.     J. G. Steenbeek

a)     Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara

b)     Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yg bersifat fundamental

c)     Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yg juga bersifat fundamental.

2.     A.A.H. Struycken

a)     Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yg lampau

b)     Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa

c)     Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang

d)     Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

3.     Miriam Budiardjo

a)     Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

b)     Hak-hak asasi manusia.

c)     Prosedur mengubah UUD.

d)     Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD

·       Hal Hal yang Diatur oleh Konstitusi

1.     Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif:

2.     Hak-hak asasi manusia. Dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XA, Pasal 28A sampai Pasal 28 J.

3.     Prosedur mengubah UUD. Dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XVI, Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar.

4.     Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun UUD ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi,misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 37, Ayat 5).

5.     Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. misalnya pembukaan UUD 1945.

·       Amandemen yang Pernah Dilakukan terhadap UUD NRI 1945

Amandemen 1 - Sidang Umum MPR 1999

Amandemen 2 - Sidang Umum MPR 2000

Amandemen 3 - Sidang Umum MPR 2001

Amandemen 4 - Sidang Umum MPR 2002

·       Tata Urutan Perundang-Undangan di Indonesia

1.     UUD NRI 1945

2.     TAP MPR

3.     UU/Perpu

4.     Peraturan Pemerintah

5.     Peraturan Presiden

6.     Peraturan Daerah Provinsi

7.     Peraturan Daerah Kab/Kota

BAB V

HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan hak dan kewajiban warga negara karna pemerintah merupakan wakil rakyat  , selain wakil rakyat pemerintah juga mempunyai hak mengatur warga negaranya.

·    Hak Negara

1.   Hak negara untuk menarik sejumlah uang atau barang tertentu dari penduduk yang dapat dipaksakan dengan bentuk peraturan

2.   Hak negara untuk mencetak uang dan menentukan mata uang sebagai alat tukar dalam masyarakat

3.   Hak negara untuk mengadakan pinjaman paksa kepada warga negara (obligasi, sedering uang, devaluasi nilai mata uang)

·    Kewajiban Negara

1.   Kewaiban negara untuk menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan umum (masyarakat), antara lain meliputi : kewajiban negara untuk memlihara keamanan dan ketertiban, untuk mrmbuat, memelihara jalan-jalan raya, pelabuhan dan pangkalan udara, membangun Gedung-gedung sekolah dan rumah sakit, pembangunan pemeliharaan alat perhubungan  (pos, telepon, dan sebagainya)

2.   Kewajiban negara untuk membayar hak tagihan dari pihak-pihak yang melakukan sesuatu / perjanjian dengan pemerintah.

·    Hak Warga Negara

1.   Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan social (Pasal 33 ayat 1 sampai 5 )

2.   Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2 )

3.   Hak mendapatkan jaminan keadilan social (Pasal 34 )

·    Kewajiban Warga Negara Indonesia

1.   Wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh (Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 )

2.   Wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara,hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan  dengan sebaik-baiknya

3.   Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain (Pasal 28J ayat 2 )

                

     Dari hak dan kewajiban tersebut ada beberapa hak dan kewajiban negara dan warga negara yang belum terpenuhi contoh persoalan yang terkait dengan hak negara yaitu adanya pelanggaran hukum seperti masyarakat yang tidak taat untuk membayar pajak dan tidak menaati peraturan lalu lintas. Lalu persoalan yang terkait dengan kewajiban negara yaitu dengan menjamurnya masalah KKN di Indonesia, karena masih banyak masyarakat disana yang kurang mendapatkan kehidupan yang layak karena adanya kesenjangan sosial. Adapun terkait dengan warga negara, mengenai hak warga negara yang terkait dengan pasal 27 ayat 2 “ warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak “ namun hal itu belum terlaksana dengan baik, hal itu dapat dilihat dari tingginya tingkat pengagguran dan tingkat penghidupan layak. Sedangkan yang terkait dengan kewajiban warga negara yaitu tentang banyaknya warga negara yang melanggar retribusi pajak serta adanya pelanggaran hak asasi manusia.

    solusi terkait persoalan yang muncul yaitu pemerintah dapat mengkaji ulang dan mencari jalan keluar keluar mengenai cara untuk menghemat anggaran sehingga anggaran tersebut dapat dialihkan untuk mensejahterakan masyarakat untuk membuka lowongan pekerjaan dan memberi kehidupan layak serta memberi Pendidikan masyarakat Indonesia. Selain itu dapat ditetapkan aturan wajib pajak dan aturan tentang berlalu lintas serta adanya hukuman bagi pelanggar. Perlu adanya undang-undang yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai hak kehidupan manusia, serta hukuman yang pantas diberikan jika seseorang melakukan aborsi tanpa indikasi yang jelas serta dapat pula diberikan Pendidikan ataupun sosialisasi terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara Indonesia.

BAB VI

HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945

1.Konsep Demokrasi yang Bersumberdari Pancasila

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos berarti rakyat dan cratos atau cratein berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.

2.Demokrasi di Indonesia

Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

3.Pilar dalam Demokrasi Pancasila

Demokrasi berdasar Ketuhanan

Demokrasi berdasar Kecerdasan

Demokrasi berdasar Kedaulatan Rakyat

Demokrasi berdasar Hukum dan HAM

Demokrasi berdasar Otonomi Daerah

Demokrasi berdasar Kemakmuran

Demokrasi berdasar Berkeadilan

4.Indikator Negara yang Demokratis

Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut:

1.   Rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan,

2.   Rakyat memiliki persamaan di muka hukum

3.   Rakyat memperoleh pendapatan yang layak

BAB VII

DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA KONTEKS KONTEMPORER PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

·     Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera.

·     Tujuan Bangsa Indonesia

Tujuan bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 antara lain ialah sebagai berikut:

1.     Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2.     Memajukan kesejahteraan umum.

3.     Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4.     Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.

5.     perdamaian abadi dan keadilan sosial.

·     Permasalahan Warganegara yang Harus Memiliki Penegakan Hukum

Permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah:

1.     Perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji (seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji).

2.     Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial (seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lan-lain).

3.     Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas.

4.     Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

5.     Pelanggaran oleh Wajib Pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan.

·     Prinsip Penegakan Hukum

Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu:

1.   Kepastian Hukum

2.   Kemanfaatan

3.   Keadilan

·     Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hakhaknya terlindungi.

·     Fungsi Utama Aparatur Hukum

Fungsi utama dari 3 aparatur hukum diatas ialah:

1.     Lembaga Kepolisian  sebagai lembaga penyidik

2.     Kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut

3.     Lembaga Kehakiman sebagai lembaga pengadilan/pemutus perkara

·     Kekuasaan Kehakiman

Menurut UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa, Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam empat lingkungan yaitu:

1.   Peradilan Umum, peradilan umum bagi rakyat biasa yang terdiri dari:

2.   Peradilan Negeri

3.   Peradilan Tinggi

4.   Peradilan Tingkat Kasasi

5.   Peradilan Agama, peradilan khusus yang menangani perkara agama.

6.   Peradilan Militer, peradilan khusus bagi aparat militer.

7.   Peradilan Tata Usaha Negara peradilah khusus yang menangani perkara tata usaha negara.

·     Mengapa Penegakan Hukum Harus Dilaksanakan?

Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.